Tak perlu menstigma satu capres sebagai pelaku politik identitas. Perlu bersikap proporsional. Semua peserta pilpres 2014 dan 2019 menggunakan politik identitas. Bahkan ada yang jadikan biang kerok demo anti Ahok sebagai pendamping. Paslon pemenang survei juga mengeksploitasi agama dan mengais dukungan dari gerombolan intoleran saat berkompetisi melawan rival yang kini jadi king makernya. Semua paslon berlomba mengunjungi pesantren, mendatangi ulama dan memakai koko, peci bahkan pada pilpres lalu ada capres yang berpenampilan ala Diponegoro.
Setiap capres dan cawapres yang berkampanye demi memperoleh suara publik tak mungkin menolak dukungan politik dari siapapun, bahkan dari yang tak searah dalam politik dan lainnya. Tapi capres dan cawapres seopurtunis apapun dari semua paslon bila menang dan terpilih tak mungkin akan menjadikan dukungan kelompok intoleran dan rasis yang sangat kecil dan tidak disuka oleh masyarakat dan bangsa yang beradab ini sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan dan pengelolaan negara.
Pengalaman dalam 2 pilpres yang telah berlalu mengajarkan tentang pentingnya kita memposisikan diri masing-masing sebagai warga negara dan bagian integral bangsa seraya mengusung identitas fundamental tanpa menyertakan identitas sektarian dan etnis dan identitas partikular lainnya.
