INDONESIA TODAY ONLINE – Demonstrasi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” telah berlangsung selama empat hari, dimulai pada Senin, 17 Februari 2025, dan mencapai puncaknya pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Selama aksi tersebut, mahasiswa mengajukan 13 poin tuntutan kepada pemerintah, yang mencakup berbagai isu seperti pendidikan, reforma agraria, dan penolakan terhadap revisi undang-undang tertentu. Berikut adalah ringkasan dari 13 tuntutan tersebut:
1. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kebebasan akademik.
4. Menghapuskan multifungsi ABRI karena berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.✔️
5. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
9. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan imunitas aparat.✔️
11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan dan pejabat bermasalah.
12. Menolak revisi Peraturan DPR tentang tata tertib yang dianggap dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Melakukan reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Namun pemerintah telah memberikan beberapa tanggapan terkait aksi dan tuntutan tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar untuk perguruan tinggi, dan beasiswa tidak akan dipotong. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Indonesia “tidak benar-benar gelap” seperti yang dislogankan, dan mengajak mahasiswa untuk tetap optimis.
Meskipun demikian, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terus mengawal perkembangan ini dan menunggu tindakan konkret dari pemerintah terkait tuntutan yang telah diajukan.
