INDONESIA TODAY ONLINE-Pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada idealnya disampaikan secara tertulis karena memberikan kepastian, akuntabilitas, dan ketertiban informasi publik. Dalam standar baku kehumasan, setiap institusi pendidikan wajib menjaga kredibilitasnya melalui komunikasi yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Dokumen tertulis menyediakan rujukan yang stabil dan konsisten sehingga menjadi bentuk komunikasi resmi paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.
Dalam konteks itulah, langkah Rektor Universitas Gadjah Mada yang memilih menyampaikan klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi secara lisan layak dikritisi sebagai keputusan yang tidak bijaksana. Pernyataan lisan mudah menimbulkan tafsir ambigu, dipelintir, atau dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan, terutama ketika isu tersebut bersinggungan dengan kepentingan politik nasional. Dalam situasi sensitif seperti dugaan pemalsuan ijazah seorang presiden, klarifikasi lisan justru membuka ruang “perangkap kebohongan” karena tidak menyediakan dokumen resmi yang menjadi acuan final bagi publik.
Klarifikasi tertulis seharusnya menjadi langkah strategis bagi Universitas Gadjah Mada untuk menjaga marwah akademiknya sekaligus melindungi institusi dari distorsi informasi. Dalam isu publik berskala besar seperti dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, kehati-hatian adalah prinsip mutlak. Melalui dokumen tertulis, universitas dapat menyampaikan fakta administratif secara objektif tanpa membuka data pribadi, namun tetap memenuhi tuntutan transparansi. Karena itu, standar baku kehumasan menuntut setiap klarifikasi strategis disampaikan secara tertulis, profesional, stabil, dan tidak multitafsir.
Cibubur, 3 Desember 2025
