Oleh: Eja Assegaf
INDONESIA TODAY ONLINE – Dugaan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki ijazah palsu mencuat sejak tahun 2022 dan terus menjadi bahan polemik publik. Salah satu poin yang memicu kecurigaan adalah pernyataannya dalam berbagai kesempatan yang tampak kontradiktif. Misalnya, dalam suatu momen ia menyebut berkuliah di *”jurusan teknologi kayu”,* padahal pada tahun 1985 yang tersedia di Fakultas Kehutanan UGM adalah jurusan *”Teknologi Hasil Hutan”.* Selain itu, ia juga pernah menyatakan bahwa IPK-nya di bawah 2, suatu hal yang tidak lazim dan seolah memperlemah kredibilitas akademiknya sendiri.
Namun, kejanggalan naratif ini belum dapat dijadikan bukti konklusif bahwa beliau tidak pernah kuliah atau menggunakan ijazah palsu. Dalam sistem hukum, beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh. Di sisi lain, respons aparat terhadap pelapor yang justru dikriminalisasi—seperti yang dialami Bambang Tri—memunculkan pertanyaan tentang komitmen terhadap transparansi dan supremasi hukum.
Meskipun Jokowi kini bukan lagi Presiden, klarifikasi tetap penting demi menjaga integritas sejarah dan akuntabilitas kepemimpinan masa lalu. Isu ijazah palsu bukan hanya soal dokumen akademik, tetapi berkaitan langsung dengan kredibilitas sistem politik dan kualitas demokrasi di masa depan. Ketika publik kehilangan kepercayaan terhadap integritas tokoh yang pernah memimpin negara, hal itu dapat menciptakan preseden buruk bagi generasi mendatang.
Dalam konteks ini, Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara hak publik untuk tahu dan kewajiban lembaga negara untuk terbuka. Melalui mekanisme sengketa informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permintaan untuk melihat keaslian ijazah dan dokumen pendukung lainnya. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, maka transparansi melalui jalur resmi KIP menjadi langkah terbaik untuk mengakhiri spekulasi dan memperkuat legitimasi institusi.
Tanpa klarifikasi yang objektif dan terbuka, isu ini akan terus menjadi bola liar politik dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Jakarta, 24 April 2025
